Wagub Kalbar Kritik Tajam Peredaran Pertamax Oplosan dan Kebijakan Barcode di SPBU
Norsan- Krisantus di Debat kedua
SintangUpdate.com, Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyampaikan kritik keras terhadap maraknya peredaran Pertamax oplosan serta kebijakan penggunaan barcode dalam pembelian bahan bakar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Pernyataan ini disampaikan saat acara silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat pada Kamis, 6 Maret 2025.
Kritik Terhadap Peredaran Pertamax Oplosan
Krisantus menyoroti maraknya peredaran Pertamax oplosan yang dikhawatirkan sudah merugikan banyak pengguna kendaraan, termasuk pejabat daerah.
“Kita sangat prihatin dengan kejadian ini. Banyak Pertamax oplosan beredar di Indonesia. Bahkan, bisa jadi mobil Pak Gubernur pun sudah menggunakannya. Jangan-jangan sudah mulai ‘batuk-batuk’ mobilnya,” ujar Krisantus.
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran akan kualitas bahan bakar yang beredar, yang dapat merusak mesin kendaraan dan membahayakan pengguna.
Menolak Kebijakan Barcode di SPBU
Selain itu, Wakil Gubernur Kalbar juga mengkritik kebijakan penggunaan barcode untuk pembelian bahan bakar bersubsidi. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak membawa manfaat nyata dan justru menyulitkan masyarakat dalam mengakses BBM bersubsidi.
“Kemarin ada aturan barcode. Mudah-mudahan media juga menyorot, televisi juga menampilkan ini. Barcode dan sebagainya itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Hanya menyulitkan masyarakat,” tegasnya.
Krisantus menegaskan bahwa ia tidak ingin kebijakan ini diterapkan di Kalimantan Barat.
“Saya tegaskan, saya tidak ingin ada barcode. Tidak ada barcode-barcode lagi. Jadi kalau isi minyak di SPBU, masuk saja tanpa ribet. Barcode ini hanya semata-mata untuk melindungi agar minyak oplosan cepat habis terjual,” tambahnya.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kebijakan barcode dianggap tidak efektif dalam mengontrol distribusi BBM bersubsidi dan justru menjadi beban bagi masyarakat.
Pernyataan Wakil Gubernur Kalbar ini menjadi sorotan penting dalam perdebatan mengenai kualitas bahan bakar dan efektivitas kebijakan barcode di SPBU. Masalah Pertamax oplosan yang merugikan konsumen serta kebijakan barcode yang dinilai tidak efektif menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Apakah kebijakan ini akan ditinjau ulang? Masyarakat tentu berharap ada solusi yang lebih baik untuk memastikan distribusi BBM yang adil dan berkualitas tanpa menyulitkan akses.
